PACAPA
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Bapak Sumarsono kini mengubah beberapa kebijakan yang sebelumnya di bawah kepemimpinan Gubernur non-aktif DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau yang di kenal dengan sapaan Ahok.
Kebijakan terbaru yang akan diubah yaitu mengenai dana hibah untuk Bamus Betawi. Bapak Sumarsono memutuskan bahwa masih tetap menganggarkan dana hibah buat Bamus Betawi.
➧ Ganti pemimpin kan harus ganti style. Saya rasa siapa pun juga pemimpin Jakarta tidak bisa lepas dari budaya Betawi," Ungkap Sumarsono di perkampungan budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa.
Sumarsono yang akrab di panggil Sony, mengatakan, menghentikan dana hibah terhadap Bamus Betawi bukanlah sebuah hal yang tepat, karena hal tersebut adalah menyangkut kebudayaan yang menjadi sejarah kota Jakarta.
Jika memang ada sebuah masalah dengan Bamus Betawi, Soni menilai, permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara dialog, bukan dengan cara menghentikan dana hibah.
Bamus Betawi memperoleh dana hibah sebesar Rp 2,5 miliar dari APBD-P DKI 2016. Rencananya, Bamus Betawi akan mendapatkan dana hibah sebesar Rp 5 miliar dari APBD DKI 2017.
➧ Jadi, mohon maaf, ini saya teruskan, tahun ini dapat Rp 2,5 miliar," ucap Soni.
Sebelumnya, Ahok berencana ingin menghentikan dana hibah untuk Bamus Betawi. Sebagai ormas, kegiatan Bamus Betawi, selama ini disokong APBD DKI Jakarta. Bamus Betawi mendapatkan kucuran dana hibah sekitar Rp 4 miliar setiap tahunnya dari Pemerintah Propinsi DKI.
Namun kini, Bamus Betawi malah bersikap politis dengan menyatakan gubernur DKI harus orang Betawi. Kemudian, para tokohnya juga pernah melontarkan ungkapan kebencian pada saat Lebaran Betawi, padahal Lebaran Betawi juga dihadiri pejabat Pemprov DKI juga. Hal itulah yang dipermasalahkan Ahok.
➧ Yang masalah itu mereka menggunakan Bamus Betawi yang minta hibah dari kami untuk main politik. Kan tersebut sudah melanggar Pancasila dan UUD 1945. Dia juga mengatakan Jakarta harus Betawi yang jadi gubernur dia. Itu sudah sudah tidak benar," kata Ahok ketika itu.
Selain soal anggaran untuk Bamus Betawi tersebut, Soni juga pernah membuat keputusan untuk menghentikan sementara 14 proyek lelang, yang dimulai pada era kepemimpinan Ahok. Sejatinya, lelang dini dilakukan untuk mempercepat proses pengerjaan proyek sehingga program sudah bisa dieksekusi pada awal tahun.
Namun, kebijakan lelang dini itu dikritik oleh DPRD DKI karena dinilai tidak menghargai peran legislatif. Alasannya, lelang seharusnya baru bisa dilakukan atas persetujuan DPRD, tepatnya setelah pengesahan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Soni juga akhirnya menghentikan lelang 14 proyek itu. Alasannya, kata dirinyaa, untuk menjaga psikologis politik DPRD DKI.
➧ Kalau tidak dilakukan seperti ini, secara psikologis politik dan DPRD kecewa, (akan) tertunda-tunda seperti ini terus. Ini bisa tertunda," ucap Soni.
Kebijakan lain yang juga diubah Soni juga adalah soal pembentukan tim saber pungli untuk pemberantasan pungli. Soni mengatakan, tim tersebut sebenarnya sudah digagas ketika Ahok masih aktif sebagai gubernur DKI. Namun, ketika itu Ahok memberi nama ➛tim monitoring pungli".
Menurut Soni, seharusnya Pemprov DKI langsung membentuk tim saber pungli sehingga bisa langsung melakukan tindak lanjut, bukan sekadar memonitor saja.
Soni masih akan menjabat sebagai Pelaksana tugas Gubernur DKI hingga Februari tahun 2017.
Sumber : megapolitan.kompas.com
Kebijakan terbaru yang akan diubah yaitu mengenai dana hibah untuk Bamus Betawi. Bapak Sumarsono memutuskan bahwa masih tetap menganggarkan dana hibah buat Bamus Betawi.
➧ Ganti pemimpin kan harus ganti style. Saya rasa siapa pun juga pemimpin Jakarta tidak bisa lepas dari budaya Betawi," Ungkap Sumarsono di perkampungan budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa.
Sumarsono yang akrab di panggil Sony, mengatakan, menghentikan dana hibah terhadap Bamus Betawi bukanlah sebuah hal yang tepat, karena hal tersebut adalah menyangkut kebudayaan yang menjadi sejarah kota Jakarta.
Jika memang ada sebuah masalah dengan Bamus Betawi, Soni menilai, permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara dialog, bukan dengan cara menghentikan dana hibah.
Bamus Betawi memperoleh dana hibah sebesar Rp 2,5 miliar dari APBD-P DKI 2016. Rencananya, Bamus Betawi akan mendapatkan dana hibah sebesar Rp 5 miliar dari APBD DKI 2017.
➧ Jadi, mohon maaf, ini saya teruskan, tahun ini dapat Rp 2,5 miliar," ucap Soni.
Sebelumnya, Ahok berencana ingin menghentikan dana hibah untuk Bamus Betawi. Sebagai ormas, kegiatan Bamus Betawi, selama ini disokong APBD DKI Jakarta. Bamus Betawi mendapatkan kucuran dana hibah sekitar Rp 4 miliar setiap tahunnya dari Pemerintah Propinsi DKI.
Namun kini, Bamus Betawi malah bersikap politis dengan menyatakan gubernur DKI harus orang Betawi. Kemudian, para tokohnya juga pernah melontarkan ungkapan kebencian pada saat Lebaran Betawi, padahal Lebaran Betawi juga dihadiri pejabat Pemprov DKI juga. Hal itulah yang dipermasalahkan Ahok.
➧ Yang masalah itu mereka menggunakan Bamus Betawi yang minta hibah dari kami untuk main politik. Kan tersebut sudah melanggar Pancasila dan UUD 1945. Dia juga mengatakan Jakarta harus Betawi yang jadi gubernur dia. Itu sudah sudah tidak benar," kata Ahok ketika itu.
Selain soal anggaran untuk Bamus Betawi tersebut, Soni juga pernah membuat keputusan untuk menghentikan sementara 14 proyek lelang, yang dimulai pada era kepemimpinan Ahok. Sejatinya, lelang dini dilakukan untuk mempercepat proses pengerjaan proyek sehingga program sudah bisa dieksekusi pada awal tahun.
Namun, kebijakan lelang dini itu dikritik oleh DPRD DKI karena dinilai tidak menghargai peran legislatif. Alasannya, lelang seharusnya baru bisa dilakukan atas persetujuan DPRD, tepatnya setelah pengesahan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Soni juga akhirnya menghentikan lelang 14 proyek itu. Alasannya, kata dirinyaa, untuk menjaga psikologis politik DPRD DKI.
➧ Kalau tidak dilakukan seperti ini, secara psikologis politik dan DPRD kecewa, (akan) tertunda-tunda seperti ini terus. Ini bisa tertunda," ucap Soni.
Kebijakan lain yang juga diubah Soni juga adalah soal pembentukan tim saber pungli untuk pemberantasan pungli. Soni mengatakan, tim tersebut sebenarnya sudah digagas ketika Ahok masih aktif sebagai gubernur DKI. Namun, ketika itu Ahok memberi nama ➛tim monitoring pungli".
Menurut Soni, seharusnya Pemprov DKI langsung membentuk tim saber pungli sehingga bisa langsung melakukan tindak lanjut, bukan sekadar memonitor saja.
Soni masih akan menjabat sebagai Pelaksana tugas Gubernur DKI hingga Februari tahun 2017.
