PACAPA
Sudah sekian lama Prabowo tak membuat pernyataan yang bikin publik tertegun atau tersentak. Usai Pilpres2014, dia seperti sepi dari pemberitaan media. Kalaupun ada isu politik yang hangat maka lebih sering kadernya dari partai Gerindra yang tampil dan menghiasi media.
Baca : Anak Seorang Proklamator Malah Di Tuduh Makar - Prabowo Subiyanto
Prabowo muncul dan bikin berita lagi belakangan ini ketika dia memberi dukungan langsung kepada Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilgub DKI. Dia tak cuma duduk manis, tapi juga "turun gunung" berkampanye untuk kedua jagoannya itu. Tak lama berselang muncul berita Prabowo saat Jokowi bertandang ke kediamannya untuk "silaturahmi politis" terkait masa "heboh aksi bela Islam". Sontak rangkaian berita Prabowo tersebut menciptakan kehadiranya di ruang politik nasional yang belakangan ini menghangat.
Kini Prabowo seolah "tak mau kalah" dengan SBY yang "berpanggung" dengan celotehnya di twitter, atau dengan Megawati yang kekeuh membela Ahok, serta menyuarakan tetap tegaknya NKRI ditengah maraknya ancaman disintegrasi bangsa oleh kelompok Islam garis keras. Prabowo hadir dengan "cukup menyentil" keberadaan lembaga Survey yang mengeluarkan pooling Pilgub DKI.
Baca : Capek dech - Tanggapan Jendral Gatot Perihal Media Australia
Sejumlah dugaan publik muncul dikaitkan dengan Pilgub DKI yang tengah memasuki tahap kampanye dan Debat Cagub DKI. Selama ini, pasangan Anies-Sandiaga yang diusung Prabowo (Gerinda dan PKS) selalu berada di urutan buncit diantara ketiga kontestan dalam berbagai survey.
Bahkan usai Debat Cagub yang resmi diselenggarakan KPU, Anies-Sandiaga masih belum bisa menduduki tempat teratas. Padahal Anies merupakan tokoh yang sudah biasa bicara di panggung seminar dan debat. Dia dikenal "raja seminar". Pengalaman "seminar dan debat" nya jauh diatas Agus dan Ahok.
Tapi kenapa berbagai hasil survey menempatkan Anies-Sandiaga di urutan terbawah? Perkembangan kini lebih baik, Anies dan Sandiaga tak melulu berada dibawah. Sejumlah hasil survey menempatkan mereka di atas dan tengah. Ini cukup menggembirakan bagi para pendukungnya. Namun bagaimana Prabowo melihat semua itu?
Baca : MUI Angkat Bicara Perihal Pemblokiran Sebelas Situs Islam
Kondisi relativitas hasil survey membuat Prabowo "gerah". Dia pun mengeluarkan "kartu AS"nya untuk "menghajar dan menelanjangi" lembaga survey. Menurut Prabowo, lembaga survey "tak selalu perlu dipercaya karena punya kepentingan ekonomi yang membuatnya kehilangan obyektivitas sebagai lembaga peneliti.
Prabowo bukan asal ngomong, bukan karena bermodal baca berita. Bukan karena dengar kasak-kusuk, Bukan pula hanya mendengar dari para pembisiknya. Dia bicara atas dasar pengalaman empirisnya, khususnya saat Pilpres 2014.
Dalam hal ini ada semacam paradoksal Prabowo. Di satu sisi, dia ingatkan para lembaga survey yang bekerja atas dasar pesanan dan kepentingan pihak tertentu, serta kepentingan ekonomi (pofit) bagi para peneliti di lembaga tersebut. Ada kepentingan yang lebih besar yakni maju dan sehatnya demokrasi sebagai kepentingan bersama anak bangsa. Disisi lain, dia merupakan user lembaca survey saat Pilpres 2016 lalu, dan bukan tidak mungkin tim pemenangan Anies-Sandiaga di Pilgub DKI juga menggunakan lembaga survey.
Baca : Presiden Jokowi Meminta Untuk Mengevaluasi Media Online Di Indonesia
Bagaimanapun lembaga survey politik kini merupakan keniscayaan di dalam realitas politik negeri ini. Minimal, hasil lembaga survey memberikan gambaran tentang diri kandidat gubernur (pilgub DKI) di tenga masyarakat calon pemilih.
Selain itu hasil survey menjadi cermin Pernyataan Prabowo memuat pesan multi dimensi bagi berbagai kalangan. Para lembaga survey, publik, dan cagub bersama tim suksenya bisa mengambil pelajaran sesuai kepentingan masing-masing.
Lembaga Survey Tak dipungkiri banyaknya lembaga survey di perhetalan politik memunculkan polemik. Ketika sebuah hasil survey di publish maka muncul pula beragam reaksi publik dan pelaku politik.
Mereka mempertanyakan kevalidan hasil survey tersebut ketika membandingkan dengan hasil survey lainnya. Apalagi bila "jagoan" suatu kelompok masyarakat berada dibawah kandidat lain. Polemik itu menimbulkan gerah, amarah, ketidakpercayaan publik kepada lembaga survey dan pelaku penelitian di lembaga tersebut.
Akibatnya secara umum lembaga survey mendapat stigma tidak sedap. Dalam realitasnya, seperti yang dikatakan Prabowo, ada sejumlah lembaga survey yang abal-abal. Bekerja hanya demi kepentingan kelompok pemesan, demi uang dan ketenaran tanpa memperdulikan kesehatan demokrasi negeri ini. Konteksnya membangun opini tidak benar ke publik.
Hal ini tentu cukup membuat lembaga survey yang indpenden dan punya idealisme terkena dampak stigma. Dengan keluarnya pernyataan Prabowo secara blak-blakan maka hal ini menjadi momentum lembaga survey untuk introspeksi di dalam kancah perpolitikan, khususnya pada perhelatan Pilgub DKI. Mereka harus atur strategi internal agar keberadaan merek bisa menjadi bagian pembangunan demokrasi yang sehat.
Baca : Seorang Oknum Guru pamer Video Buah Dadanya Kepada Murid
Publik.
Benar apa yang dikatakan Prabowo. Melihat gelagat lembaga survey dan hasil yang dipublish dengan tingkat keragamannya, publik jangan terlalu terpengaruh. Hendaknya lebih fokus pada pangilan hati dalam memilih calon pemimpinnya (Gubernur DKI).
Publik hendaknya tidak udah risau atau ribut dengan hasil survey, karena pada akhirnya penentu terpilihnya Gubernur DKI adalah keputusan publik di bilik suara.
Cagub dan Tim Sukses.
Agak aneh memang, bila mengabaikan begitu saja beragam hasil survey. Para cagub dan tim suksesnya mau tidak mau harus melihat hasil survey yang ada untuk perbaikan diri selama masa kampanye. Bagaimanapaun-seabal-abalnya sebuah hasil survey, dapt dijadikan bahan masukan untuk berbenah memperbaiki program kerj dan langkah kampanye, mumpung masih ada waktu untuk berbenah. Dari semua itu, sentilan "pedas" Prabowo sejatinya merupakan upaya buka-bukaan kepada semua pihak yang terkait pilgub DKI.
Efeknya bukan semata untuk partai Gerindra dan dukungannya saja, melainkan kepada partai lain beserta pendukungnya. Sentilan Prabowo itu, bisa membuka mata kita semua bahwa Demokrasi harus diselamatkan dari lilitan kepentingan yang bisa membuat demokrasi itu lumpuh, dan terjadinya pembodohan publik dalam bidang politik.
Baca : Anak Seorang Proklamator Malah Di Tuduh Makar - Prabowo Subiyanto
Prabowo muncul dan bikin berita lagi belakangan ini ketika dia memberi dukungan langsung kepada Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilgub DKI. Dia tak cuma duduk manis, tapi juga "turun gunung" berkampanye untuk kedua jagoannya itu. Tak lama berselang muncul berita Prabowo saat Jokowi bertandang ke kediamannya untuk "silaturahmi politis" terkait masa "heboh aksi bela Islam". Sontak rangkaian berita Prabowo tersebut menciptakan kehadiranya di ruang politik nasional yang belakangan ini menghangat.
Kini Prabowo seolah "tak mau kalah" dengan SBY yang "berpanggung" dengan celotehnya di twitter, atau dengan Megawati yang kekeuh membela Ahok, serta menyuarakan tetap tegaknya NKRI ditengah maraknya ancaman disintegrasi bangsa oleh kelompok Islam garis keras. Prabowo hadir dengan "cukup menyentil" keberadaan lembaga Survey yang mengeluarkan pooling Pilgub DKI.
Baca : Capek dech - Tanggapan Jendral Gatot Perihal Media Australia
Sejumlah dugaan publik muncul dikaitkan dengan Pilgub DKI yang tengah memasuki tahap kampanye dan Debat Cagub DKI. Selama ini, pasangan Anies-Sandiaga yang diusung Prabowo (Gerinda dan PKS) selalu berada di urutan buncit diantara ketiga kontestan dalam berbagai survey.
Bahkan usai Debat Cagub yang resmi diselenggarakan KPU, Anies-Sandiaga masih belum bisa menduduki tempat teratas. Padahal Anies merupakan tokoh yang sudah biasa bicara di panggung seminar dan debat. Dia dikenal "raja seminar". Pengalaman "seminar dan debat" nya jauh diatas Agus dan Ahok.
Tapi kenapa berbagai hasil survey menempatkan Anies-Sandiaga di urutan terbawah? Perkembangan kini lebih baik, Anies dan Sandiaga tak melulu berada dibawah. Sejumlah hasil survey menempatkan mereka di atas dan tengah. Ini cukup menggembirakan bagi para pendukungnya. Namun bagaimana Prabowo melihat semua itu?
Baca : MUI Angkat Bicara Perihal Pemblokiran Sebelas Situs Islam
Kondisi relativitas hasil survey membuat Prabowo "gerah". Dia pun mengeluarkan "kartu AS"nya untuk "menghajar dan menelanjangi" lembaga survey. Menurut Prabowo, lembaga survey "tak selalu perlu dipercaya karena punya kepentingan ekonomi yang membuatnya kehilangan obyektivitas sebagai lembaga peneliti.
Prabowo bukan asal ngomong, bukan karena bermodal baca berita. Bukan karena dengar kasak-kusuk, Bukan pula hanya mendengar dari para pembisiknya. Dia bicara atas dasar pengalaman empirisnya, khususnya saat Pilpres 2014.
Dalam hal ini ada semacam paradoksal Prabowo. Di satu sisi, dia ingatkan para lembaga survey yang bekerja atas dasar pesanan dan kepentingan pihak tertentu, serta kepentingan ekonomi (pofit) bagi para peneliti di lembaga tersebut. Ada kepentingan yang lebih besar yakni maju dan sehatnya demokrasi sebagai kepentingan bersama anak bangsa. Disisi lain, dia merupakan user lembaca survey saat Pilpres 2016 lalu, dan bukan tidak mungkin tim pemenangan Anies-Sandiaga di Pilgub DKI juga menggunakan lembaga survey.
Baca : Presiden Jokowi Meminta Untuk Mengevaluasi Media Online Di Indonesia
Bagaimanapun lembaga survey politik kini merupakan keniscayaan di dalam realitas politik negeri ini. Minimal, hasil lembaga survey memberikan gambaran tentang diri kandidat gubernur (pilgub DKI) di tenga masyarakat calon pemilih.
Selain itu hasil survey menjadi cermin Pernyataan Prabowo memuat pesan multi dimensi bagi berbagai kalangan. Para lembaga survey, publik, dan cagub bersama tim suksenya bisa mengambil pelajaran sesuai kepentingan masing-masing.
Lembaga Survey Tak dipungkiri banyaknya lembaga survey di perhetalan politik memunculkan polemik. Ketika sebuah hasil survey di publish maka muncul pula beragam reaksi publik dan pelaku politik.
Mereka mempertanyakan kevalidan hasil survey tersebut ketika membandingkan dengan hasil survey lainnya. Apalagi bila "jagoan" suatu kelompok masyarakat berada dibawah kandidat lain. Polemik itu menimbulkan gerah, amarah, ketidakpercayaan publik kepada lembaga survey dan pelaku penelitian di lembaga tersebut.
Akibatnya secara umum lembaga survey mendapat stigma tidak sedap. Dalam realitasnya, seperti yang dikatakan Prabowo, ada sejumlah lembaga survey yang abal-abal. Bekerja hanya demi kepentingan kelompok pemesan, demi uang dan ketenaran tanpa memperdulikan kesehatan demokrasi negeri ini. Konteksnya membangun opini tidak benar ke publik.
Hal ini tentu cukup membuat lembaga survey yang indpenden dan punya idealisme terkena dampak stigma. Dengan keluarnya pernyataan Prabowo secara blak-blakan maka hal ini menjadi momentum lembaga survey untuk introspeksi di dalam kancah perpolitikan, khususnya pada perhelatan Pilgub DKI. Mereka harus atur strategi internal agar keberadaan merek bisa menjadi bagian pembangunan demokrasi yang sehat.
Baca : Seorang Oknum Guru pamer Video Buah Dadanya Kepada Murid
Publik.
Benar apa yang dikatakan Prabowo. Melihat gelagat lembaga survey dan hasil yang dipublish dengan tingkat keragamannya, publik jangan terlalu terpengaruh. Hendaknya lebih fokus pada pangilan hati dalam memilih calon pemimpinnya (Gubernur DKI).
Publik hendaknya tidak udah risau atau ribut dengan hasil survey, karena pada akhirnya penentu terpilihnya Gubernur DKI adalah keputusan publik di bilik suara.
Cagub dan Tim Sukses.
Agak aneh memang, bila mengabaikan begitu saja beragam hasil survey. Para cagub dan tim suksesnya mau tidak mau harus melihat hasil survey yang ada untuk perbaikan diri selama masa kampanye. Bagaimanapaun-seabal-abalnya sebuah hasil survey, dapt dijadikan bahan masukan untuk berbenah memperbaiki program kerj dan langkah kampanye, mumpung masih ada waktu untuk berbenah. Dari semua itu, sentilan "pedas" Prabowo sejatinya merupakan upaya buka-bukaan kepada semua pihak yang terkait pilgub DKI.
Efeknya bukan semata untuk partai Gerindra dan dukungannya saja, melainkan kepada partai lain beserta pendukungnya. Sentilan Prabowo itu, bisa membuka mata kita semua bahwa Demokrasi harus diselamatkan dari lilitan kepentingan yang bisa membuat demokrasi itu lumpuh, dan terjadinya pembodohan publik dalam bidang politik.
